Di Bali karyawan sering absen karena mengikuti acara adat. Agar tak terjadi benturan antara karyawan dengan pengusaha, para manajer perlu diberi pengetahuan tentang adat dan budaya Bali.

Tiba-tiba, tung.... tung... tung.... kulkul dipukul di balai banjar. Pan Mara baru saja bangun tidur. Belum lepas pukul enam pagi. Ia tengah bersiap-siap mandi, sarapan, lalu pergi ke kantor. Begitulah kebiasannya sebagai pegawai negeri. Apalagi hari ini Senin, ia harus berangkat lebih awal. Tapi di depan pintu kamar mandi ia terhenyak mendengar bunyi kulkul itu. “Aduh, ada yang meninggal,” desisnya. Bunyi kentongan tiga kali itu adalah berita kematian.
Mara cuma cuci muka, bergegas mengenakan kain dan selempot ke rumah duka. Di pinggang ia selipkan belakas (parang). Dari tetangganya ia tahu, siapa yang meninggal tadi malam. Tapi ia tak lantas berangkat, justru balik lagi ke rumah. “Saya harus beritahu kepada bos jika telat masuk kantor dan tak bisa ikut apel,’’ ujar Mara kepada tetangganya.  Ia sengaja menyempatkan diri menghubungi bosnya yang semestinya ia jemput pagi itu. Maklum, Made Mara sopir di sebuah instansi pemerintah di Niti Mandala Renon. Hadir pagi merupakan kesehariannya.
Situasi seperti ini sering menggelisahkan Made Mara. Sebagai orang Bali ia tak bisa lepas dari kegiatan adat dan agama. Seperti pagi itu, ketika harus berangkat kerja, ia mesti datang rumah duka anggota banjar. “Toh kegiatan di rumah duka biasanya hanya berlangsung dua jam, sehingga meski telat masuk kerja, tidak mesti harus libur,’’ kilah Made Mara. Kecuali, jika itu kegiatan adat besar seperti pernikahan, potong gigi hingga ngaben, ia minta izin tidak masuk sehari.Piodalan di sanggahnya ia cuti. Jika upacara kematian salah seorang anggota banjar, ia cukup berkabar lewat telpon, menyampaikan kalau telat masuk kantor.
Hal ini sudah menjadi tradisi di banjarnya di wilayah Denpasar Barat. Pagi, ketika kentongan dipukul membawa kabar kematian, warga sibuk netek tiing, mempersiapkan keperluan upacara penguburan siang hari. Warga sibuk memotong dan membelah bambu menjadi ancak saji.
Bagi Mara pekerjaan adat seperti itu bukan beban, tapi ia mulai sulit membagi waktu dan menyesuaikan diri antara adat dan tugas kantor. “Keduanya sulit ditinggal dan sama-sama penting,’’ ucap Mara. Kadangkala ia berandai-andai dengan teman sesama sopir, bisa bekerja tanpa terikat, sehingga antara pekerjaan mencari sesuap nasi dengan adat bisa berlangsung baik. Temannya di kantor pernah dipanggil atasan, lantaran sering minta izin tidak masuk kantor. Alasannya, melangsungkan kerja adat ngaben, diteruskan seminggu karena dua keluarga satu banjar berturut-turut melangsungkan upacara pernikahan.
Benturan kesibukan adat dengan kerja banyak dialami karyawan swasta atau negeri di Bali. Apalagi karyawan bersangkutan memiliki keterikatan kuat dengan adat, misalnya sebagai prajuru baik di banjar maupun di desa adat. Ini diakui Ir. IGK Budiarta, Bendesa Adat Pemogan, Denpasar. Sebagai bendesa adat dan juga karyawan di perusahaan swasta, ia bisa memahami kesulitan untuk menyeimbangkan antara adat dan kerja. Sebab ia menilai ada perubahan mendasar dialami masyarakat Bali, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dalam masyarakat agraris dulu, kegiatan adat dan agama bukan kendala. Tapi di zaman industri manusia diatur oleh kerja. Masalah ini jangan dibebankan pada karyawan semata, tapi juga beban pengusaha. “Jika pengusaha hanya berpikir untung belaka, tanpa mau memahami adat dan budaya Bali, maka pengusaha ini hanya mencari enaknya saja di Bali,’’ lontar Budiarta. Ia mengusulkan, para pengusaha di Bali ditatar budaya dan adat Bali. Tujuannya, agar posisi karyawan menyangkut membagi waktu antara tugas adat dan pekerjaan perusahaan, bisa dipahami manajer. “Misalnya, ada dispensasi tidak hadir satu atau dua jam, karena mengantar mayat ke kuburan siang hari,’’ ungkap Rektor Universitas Dwijendra ini.
Ia juga tak sependapat jika Bali dikatakan banyak libur hanya karena tenaga kerja Bali banyak yang minta izin melangsungkan kegiatan adat. “Orang Bali jika minta cuti ataupun izin tidak untuk bersantai, tapi pasti untuk kegiatan yang bersifat sosial, baik di banjar atau di keluarga,’’ tegasnya. Justru tenaga kerja Bali ini bisa membina dan meningkatkan kualitas diri melalui kegiatan adat yang mereka ikuti.
Ketidakpahaman pengusaha terhadap adat dan budaya Bali berakibat pada lemahnya pola-pola penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Sehingga yang sering menjadi kambing hitam akhirnya tenaga kerja. “Jika mau menghitung dengan cermat, hari izin orang Bali akan sama dengan tenaga kerja pemeluk agama lain,’’ ucapnya.
Budiartha, yang juga manajer human resources pada PT. Canning Indonesia Products (CIP) ini, berpendapat, pengaturan kepentingan adat dan kerja bisa ditempuh melalui kesepakatan kerja bersama antara pengusaha dan pekerja. Memberikan kesempatan pekerja untuk melaksanakan kegiatan adat dan agamanya, membuat karyawan merasa dihargai sebagai pekerja.

Jung Iryana